Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan peran OPD untuk memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dalam memetakan persoalan komoditas strategis, memperkuat ekonomi desa, dan mewujudkan ekonomi Lampung yang diproyeksikan tumbuh 5,5-6 persen pada 2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat Rapat Rekomendasi Penguatan Kinerja Komoditas Strategis di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (5/2/2026). “Kami berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mendampingi Pemerintah Provinsi, terutama dalam fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan, menjaga keseimbangan, sekaligus memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak pada kemakmuran masyarakat Lampung,” ujar Mirza. Menurutnya, BI telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi perekonomian daerah serta memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Lampung. “Bank Indonesia melihat, memotret, dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi terhadap apa saja yang harus dilakukan Pemprov,” katanya. Mirza menjelaskan, sepanjang 2025 Pemprov Lampung telah mulai memetakan dan membenahi berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau bottleneck pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Lampung kembali menegaskan keberhasilannya dalam menjaga stabilitas harga. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Februari 2026, inflasi Lampung secara tahunan (year-on-year/y-on-y) tercatat sebesar 1,90 persen, terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Capaian ini menempatkan Lampung pada posisi yang relatif aman di tengah tekanan inflasi nasional, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain yang mencatat inflasi tahunan di kisaran 4 hingga 6 persen. Rendahnya inflasi y-on-y mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah, sekaligus memberikan ruang bagi terjaganya daya beli masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Selain inflasi tahunan yang rendah, Lampung juga mencatat deflasi secara bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,07 persen. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengendalikan tekanan harga jangka pendek, terutama pada awal tahun yang umumnya diwarnai peningkatan permintaan. Deflasi tersebut mengindikasikan pasokan barang yang relatif terjaga serta distribusi kebutuhan pokok yang berjalan lancar.

Di tingkat nasional, dinamika inflasi m-to-m masih menunjukkan perbedaan antarwilayah, dengan sejumlah provinsi mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dalam konteks tersebut, deflasi yang terjadi di Lampung menjadi sinyal positif bahwa stabilisasi harga dapat dijaga tanpa memicu gejolak di tingkat konsumen.

Kombinasi inflasi tahunan terendah secara nasional dan deflasi bulanan yang terkendali menempatkan Lampung pada posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diharapkan mampu mendukung iklim investasi, memperkuat daya beli masyarakat, serta menjaga ketahanan ekonomi daerah sepanjang 2026.

Sementara itu, jika menilik akumulasi pergerakan harga sepanjang 2025, Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan sebesar 1,25 persen. Angka ini mencerminkan dinamika harga yang relatif terkendali di tengah fluktuasi ekonomi nasional sepanjang tahun.