Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah nama Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, mendapat dukungan dari sejumlah pengurus daerah partai politik dan elemen masyarakat untuk menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati. Namun, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan popularitas dan dukungan politik, melainkan amanah kenegaraan yang harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Dasco dinilai memiliki pengalaman politik dan kemampuan membangun komunikasi lintas partai. Meski demikian, ia disebut meminta kader Gerindra menghentikan pernyataan dukungan secara terbuka. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, yang menegaskan bahwa kewenangan konstitusional Presiden harus dihormati.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, seluruh elemen politik perlu menghormati mekanisme tersebut. Penentuan calon tidak semestinya didasarkan semata-mata pada kepentingan partai atau kelompok, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa.
Masyarakat pun tidak perlu terjebak dalam polemik dukung-mendukung yang berlebihan hingga memicu perpecahan. Siapa pun yang nantinya memperoleh amanah harus didukung melalui proses yang sesuai dengan konstitusi.
Namun, dukungan terhadap pemerintah bukan berarti menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Pengawasan publik tetap diperlukan agar kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, menjaga stabilitas nasional, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.
Demi kehormatan bangsa, persatuan dan penghormatan terhadap konstitusi harus tetap menjadi landasan dalam setiap dinamika politik. Sebab, jabatan adalah amanah, kekuasaan merupakan tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat harus selalu berada di atas kepentingan politik siapa pun.
Oleh: Junaidi Ismail, S.H.
Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
Bandar Lampung, 17 November 2026















Komentar