oleh

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna

banner 468x60

Kesepakatan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Rapat Paripurna menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah melalui pembahasan panjang, regulasi ini memasuki tahapan penting untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana.

 

banner 336x280

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

 

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus mampu memulihkan kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Sebab, setiap rupiah uang negara yang dikorupsi merupakan hak rakyat yang semestinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

 

Selama ini, masyarakat kerap menyaksikan pelaku korupsi dijatuhi hukuman, sementara pemulihan aset hasil kejahatan belum selalu optimal. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi kekayaan yang diperoleh dari kejahatannya tetap dinikmati, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain.

 

Di sinilah urgensi RUU Perampasan Aset. Negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang sah.

 

Namun, ketegasan negara harus tetap berada dalam koridor hukum. Perampasan aset tidak boleh menjadi kewenangan tanpa batas yang hanya didasarkan pada kecurigaan atau dugaan. Kepastian hukum, praduga tak bersalah, hak membela diri, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik harus dijamin.

 

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap warga negara.

 

Karena itu, DPR dan pemerintah perlu memastikan seluruh ketentuan dalam RUU ini dirumuskan secara jelas, transparan, dan tidak menimbulkan multitafsir. Pengelolaan aset sitaan juga harus diawasi secara ketat agar tidak melahirkan persoalan baru.

 

Pada 18 November 2026, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Tahapan ini patut dikawal hingga pengambilan keputusan. Target penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026 hendaknya tidak sekadar mengejar penyelesaian legislasi, tetapi juga menjamin kualitas substansi undang-undang.

 

Seluruh elemen masyarakat perlu mengawal proses ini secara objektif. Dukungan terhadap RUU Perampasan Aset bukan karena kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara.

 

Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang ini bukan hanya diukur dari banyaknya aset yang dirampas, tetapi dari kemampuannya memulihkan kerugian negara, mencegah kejahatan, dan mengembalikan hak rakyat.

 

Jangan biarkan pemberantasan korupsi hanya berhenti pada vonis penjara, sementara hasil kejahatannya tetap dinikmati. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak rakyat demi terwujudnya NKRI yang bersih, berkeadilan, dan sejahtera.

 

Bandar Lampung, 19 November 2026

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *