Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
Penyadapan merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, apalagi menjadi alat untuk mengawasi, menekan, atau membungkam pihak lain di luar ketentuan hukum.
Karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sudah sangat mendesak. Negara membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengatur lembaga yang berwenang, prosedur pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Urgensi ini semakin menguat setelah mencuatnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. Perkara tersebut harus diusut secara transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui siapa yang diduga melakukan penyadapan. Lebih jauh, harus diungkap siapa yang memerintahkan, apa dasar kewenangannya, siapa saja yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut individu atau institusi, melainkan juga kepastian hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa batas. Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional memang dapat dibenarkan, tetapi harus melalui prosedur yang sah dan pengawasan yang ketat.
Bayangkan jika penyadapan dapat dilakukan tanpa aturan yang jelas. Pejabat negara, politisi, wartawan, aktivis, pengusaha, bahkan masyarakat biasa bisa menjadi sasaran. Kondisi demikian berpotensi menciptakan ketakutan dan mengancam kebebasan berpendapat serta hak privasi masyarakat.
Karena itu, RUU Penyadapan harus mengatur secara tegas batas kewenangan lembaga, persyaratan izin penyadapan, pengawasan independen, audit perangkat, perlindungan data pribadi, serta sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.
DPR RI tidak boleh terus menunda pembahasan regulasi ini. Masuknya RUU Penyadapan dalam Prolegnas Prioritas 2026 harus segera ditindaklanjuti melalui pembahasan yang terbuka, serius, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Pengesahan RUU ini bukan untuk melemahkan lembaga intelijen maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, aturan yang jelas akan memperkuat profesionalitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kita membutuhkan negara yang kuat dalam menjaga keamanan, tetapi juga tegas membatasi kekuasaan berdasarkan hukum. Jangan sampai alasan keamanan justru menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak rakyat.
Demi kehormatan institusi negara, tegaknya demokrasi, dan perlindungan seluruh warga negara, sudah sepatutnya semua elemen masyarakat mendukung percepatan pengesahan RUU Penyadapan.
Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Negara harus kuat, aparat harus profesional, dan hak rakyat wajib dilindungi. (*)
Bandar Lampung, 14 November 2026
Komentar