oleh

RUU Masyarakat Adat, Saatnya Negara Lindungi Hak Masyarakat Adat

banner 468x60

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 menjadi harapan baru bagi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

 

banner 336x280

Harapan tersebut semakin menguat setelah Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, menyampaikan harapan agar pembahasan RUU Masyarakat Adat dapat diselesaikan pada akhir 2026.

 

Kabar ini patut diapresiasi. Sebab, keberadaan masyarakat adat bukan hanya bagian dari sejarah dan kekayaan budaya bangsa, melainkan juga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bernegara. Mereka mempunyai identitas, hukum adat, wilayah, tradisi, serta kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi.

 

Namun, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya melalui pernyataan atau seremoni kebudayaan. Negara harus hadir memberikan perlindungan nyata, terutama ketika masyarakat adat berhadapan dengan konflik lahan, ketidakpastian status wilayah adat, hingga berbagai kepentingan pembangunan.

 

Selama ini, persoalan masyarakat adat kerap berkaitan dengan tumpang tindih penguasaan tanah dan lemahnya kepastian hukum. Tidak sedikit komunitas adat yang harus memperjuangkan pengakuan atas wilayah leluhur mereka. Ironisnya, masyarakat yang telah hidup turun-temurun di suatu wilayah terkadang justru menghadapi kesulitan ketika harus membuktikan hak dan keberadaan mereka di hadapan hukum.

 

Di sinilah pentingnya undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, memperjelas mekanisme pengakuan masyarakat adat, melindungi wilayah adat, sekaligus mempertegas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

 

Kita tentu tidak ingin kekayaan adat dan budaya Indonesia hanya dibanggakan ketika menjadi bagian dari promosi pariwisata, tetapi masyarakat yang menjaga dan mewariskannya justru belum memperoleh perlindungan yang semestinya.

 

Karena itu, pembahasan RUU Masyarakat Adat harus dilakukan secara serius, terbuka, dan tidak sekadar mengejar target penyelesaian. Jangan sampai undang-undang yang diharapkan menjadi pelindung justru menyisakan persoalan baru akibat lemahnya substansi maupun implementasi.

 

Prinsip partisipasi bermakna juga harus benar-benar diwujudkan. Masyarakat adat perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pembentukan undang-undang, bukan hanya dijadikan objek konsultasi formal. Suara tokoh adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas yang terdampak harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap rumusan kebijakan.

 

Langkah Baleg DPR RI yang membuka ruang penyerapan aspirasi dari berbagai daerah patut didukung. Namun, dukungan semua pihak harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar produk legislasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Selain RUU Masyarakat Adat, perhatian terhadap revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga tidak kalah penting. Kedua agenda tersebut menyangkut perlindungan warga negara, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan kepastian dan kehadiran negara.

 

Pada akhirnya, kehormatan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya melindungi hak setiap warga negara, termasuk masyarakat adat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia.

 

Jangan biarkan masyarakat adat kehilangan identitas, tanah leluhur, dan ruang hidupnya di negeri sendiri. Sudah saatnya negara memberikan pengakuan yang tidak berhenti pada kata-kata, melainkan diwujudkan melalui kebijakan dan perlindungan hukum yang adil.

 

Demi kehormatan dan kewibawaan bersama, seluruh elemen bangsa perlu bersatu mendukung lahirnya regulasi yang berpihak pada keadilan. Sebab, melindungi masyarakat adat bukan hanya menjaga warisan masa lalu, melainkan juga memastikan masa depan Indonesia tetap berdiri di atas keberagaman, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

 

Masyarakat adat bukan tamu di negeri sendiri. Mereka adalah bagian dari pemilik sejarah dan penjaga jati diri bangsa.

 

Bandar Lampung, 22 November 2026

 

(*)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *