BANDAR LAMPUNG – Penjualan kendaraan niaga di Lampung menunjukkan perkembangan menarik. Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung melalui akun resmi Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung pada Jumat (25/9/2026), penjualan kendaraan roda empat jenis pikap, light truck, dan truk mengalami peningkatan selama Januari hingga September 2026.
Akademisi dan pengamat keuangan publik Saring Suhendro menilai perkembangan tersebut dapat menjadi petunjuk awal mengenai pergeseran kebutuhan sarana angkutan barang. Namun, untuk mengetahui faktor yang mendorong kenaikan tersebut, data penjualan perlu dilihat berdasarkan jenis kendaraan dan dibandingkan dengan perkembangan beberapa bulan sebelumnya.
“Kalau kenaikannya terutama pada light truck dan truck, kita bisa meneliti apakah pelaku usaha mulai membutuhkan daya angkut lebih besar. Tetapi pembelian kendaraan juga bisa dilakukan untuk mengganti armada lama. Karena itu, kita perlu melihatnya bersama data produksi dan arus barang,” ujar Suhendro.
Menurutnya, kebutuhan distribusi memiliki arti penting bagi Lampung sebagai daerah penghasil padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao. Hasil produksi tersebut perlu didistribusikan dari sentra pertanian menuju tempat pengolahan dan pasar dengan biaya yang wajar.
Menurut Suhendro, peran kebijakan daerah menjadi penting. Bertambahnya kendaraan akan memberikan manfaat lebih besar jika didukung jalan penghubung yang baik, fasilitas pascapanen yang memadai, serta akses pasar yang semakin terbuka.
“Pelaku usaha bisa saja menambah truk. Tetapi kalau perjalanan dari sentra produksi masih lama dan biaya angkut tetap tinggi, petani belum tentu menikmati manfaatnya. Yang perlu diupayakan adalah distribusi yang lebih lancar dan lebih efisien,” katanya.
Menurut Suhendro, keterbatasan APBD menuntut pemerintah memilih dukungan yang paling berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan pemasaran. Perbaikan jalan provinsi dengan cor beton yang sedang dilakukan Pemprov Lampung maupun pembangunan fasilitas pascapanen perlu diikuti pengukuran hasil, seperti perubahan waktu tempuh, biaya angkut, dan harga yang diterima petani.
Arah tersebut relevan dengan Program Desaku Maju yang telah menetapkan 30 desa sebagai pilot project di Lampung. Pemerintah daerah juga mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk berperan dalam pengolahan komoditas dan distribusi produk desa. Suhendro menilai kedua kebijakan tersebut membuka peluang agar desa memperoleh nilai tambah lebih besar dari hasil produksinya.
“Kalau produksi desa berkembang dan hasilnya mulai diolah serta dipasarkan lebih luas, kebutuhan distribusi tentu ikut berkembang. Tetapi kita belum bisa menyebut penjualan kendaraan saat ini sebagai dampak kedua program tersebut. Hasil program harus dilihat dari usaha yang berjalan dan manfaat yang diterima masyarakat desa,” jelasnya.
Suhendro menilai data kendaraan niaga dapat membantu pemerintah membaca kebutuhan logistik Lampung apabila dilengkapi dengan informasi produksi, kondisi jalur angkut, dan biaya distribusi. Dengan demikian, dukungan anggaran dapat diarahkan pada hambatan yang paling membutuhkan penanganan.
“Penjualan kendaraan memberi sinyal yang menarik. Kabar baik yang ingin kita capai adalah ketika hasil produksi lebih mudah sampai ke pasar, ongkosnya turun, dan petani memperoleh bagian yang lebih baik,” tutupnya. (**)
Komentar