oleh

Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga

banner 468x60

Gagasan Komjen Pol. (Purn.) Dharma Pongrekun mengenai pentingnya membangun internet mandiri patut menjadi perhatian pemerintah. Kedaulatan negara di era digital tidak cukup hanya diukur dari kekuatan ekonomi, politik, dan pertahanan, tetapi juga dari kemampuannya melindungi serta menjaga keamanan data masyarakat.

 

banner 336x280

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

 

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ancaman penyadapan, pencurian, dan kebocoran data bukan lagi persoalan sederhana. Data pribadi masyarakat, informasi pemerintahan, hingga dokumen strategis negara merupakan aset penting yang harus dilindungi. Jika pengelolaannya tidak disertai sistem keamanan memadai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan layanan digital nasional dapat terancam.

 

Dharma Pongrekun, mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pernah mengingatkan pentingnya kemandirian internet untuk memperkuat keamanan siber Indonesia. Gagasan mengenai one-gate system atau gerbang pengawasan arus data juga membuka ruang diskusi tentang sejauh mana negara perlu memiliki kendali terhadap lalu lintas informasi digital.

 

Namun, internet mandiri tidak boleh dimaknai sebagai upaya memutus hubungan Indonesia dari jaringan global. Kemandirian digital justru harus diarahkan pada kemampuan bangsa membangun infrastruktur sendiri, memperkuat pusat data nasional, mengembangkan teknologi keamanan, serta mengurangi ketergantungan strategis terhadap pihak asing.

 

Indonesia membutuhkan ekosistem digital yang kuat, tetapi tetap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kerja sama internasional. Sebab, membangun kedaulatan digital bukan berarti mengisolasi diri dari dunia luar.

 

Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan pengawasan arus data memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan independen, serta perlindungan terhadap hak privasi masyarakat. Jangan sampai alasan keamanan justru menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan kewenangan atau pembatasan kebebasan warga negara.

 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi harus diikuti dengan implementasi nyata. Penguatan keamanan siber, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan enkripsi, audit sistem secara berkala, serta penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan penyalahgunaan data perlu menjadi agenda bersama.

 

Pada akhirnya, kedaulatan digital bukan hanya tentang siapa yang menguasai jaringan internet, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab ketika data rakyat terancam. Negara harus hadir untuk memastikan teknologi digital menjadi sarana kemajuan, bukan sumber kerentanan baru.

 

Demi menjaga kehormatan, keamanan, dan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seluruh elemen bangsa perlu mendukung penguatan kemandirian teknologi dan perlindungan data nasional. Pemerintah juga perlu mengkaji gagasan Dharma Pongrekun dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia.

 

Sebab, di era digital, menjaga kedaulatan negara juga berarti menjaga kedaulatan data rakyatnya. (*)

 

Bandar Lampung, 20 November 2026

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *