BANDAR LAMPUNG — Dugaan praktik pungutan liar kembali mencuat di lingkungan sekolah negeri. Kali ini, sorotan mengarah ke SMP Negeri 13 Bandar Lampung setelah tim Himpunan Transparansi Peduli Pendidikan Lampung mengungkap adanya indikasi penarikan iuran wajib dari orang tua siswa.
Temuan tersebut bermula dari aduan masyarakat yang melaporkan adanya pembayaran rutin dengan nominal tertentu yang dibebankan kepada wali murid. Tim investigasi lapangan kemudian menemukan bahwa pungutan diduga diberlakukan dengan alasan operasional guru honorer, kontribusi wali murid, serta pembenahan sarana sekolah. Dalam penelusuran, tim memperoleh keterangan bahwa nilai pungutan dipatok sekitar Rp100.000 per bulan dan tidak bersifat insidental. Bahkan, terdapat pembayaran yang mencapai Rp200.000 per bulan dari beberapa wali murid. Penetapan tarif dan pola penarikan berkala ini memunculkan dugaan kuat bahwa pungutan tidak lagi masuk kategori sumbangan sukarela.
Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi melanggar aturan pendidikan yang berlaku. Regulasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 secara eksplisit melarang komite sekolah melakukan pungutan. Sementara Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 menegaskan bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik biaya pendidikan dari peserta didik.
Ormas Transparansi Peduli Pendidikan Lampung menegaskan bahwa pendidikan negeri harus bebas dari pungutan yang bersifat memaksa dan terstruktur. Mereka meminta pihak sekolah segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak SMP Negeri 13 Bandar Lampung. Proses pengawasan dan pendalaman data disebut masih terus berjalan.(Tim)
Ikuti Saluran WhatsApp Inspiratif.co.id, Instagram : @inspiratif.co.id_official, X : @inspiratifL, @PORT_INSPIRATIF, laman Facebook Media Inspiratif.co.id, untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Komentar