Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai alokasi anggaran belanja influencer pemerintah pusat senilai Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad menjadi perhatian Ketua Umum Poros Wartawan Lampung, Junaidi Ismail, S.H.
Dalam pandangannya, temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius masyarakat, terutama terkait transparansi, kewajaran harga, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan temuan ICW, anggaran tersebut berasal dari dua kementerian melalui delapan paket pengadaan selama periode 2024–2026. Rinciannya, sekitar Rp3,9 miliar dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta sekitar Rp10,8 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Salah satu paket pengadaan bahkan disebut mengalokasikan Rp575,6 juta untuk satu kali penayangan Instagram Story. Angka tersebut, menurut Junaidi, menimbulkan pertanyaan mengenai kewajaran harga, urgensi, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan bukan semata-mata penggunaan jasa influencer. Di era digital, strategi komunikasi melalui media sosial memang diperlukan. Namun, penggunaan uang rakyat hingga miliaran rupiah harus melalui proses pengadaan yang kompetitif, transparan, dan efisien.
“Di sinilah pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka,” tulis Junaidi.
Ia menilai perusahaan pers resmi selama ini dituntut memenuhi ketentuan perundang-undangan, standar jurnalistik, kode etik, serta profesionalitas wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sementara itu, publikasi influencer memiliki karakter dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Konten media sosial tidak otomatis tunduk pada seluruh standar dan mekanisme jurnalistik yang berlaku bagi perusahaan pers.
Junaidi mempertanyakan mengapa pemerintah dapat mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk influencer, sedangkan perusahaan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih harus berjuang mendapatkan perhatian serta kemitraan yang proporsional.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk mempertentangkan wartawan dengan influencer, karena keduanya memiliki ruang masing-masing. Namun, pemerintah dinilai perlu menghindari ketimpangan dalam ekosistem komunikasi publik.
“Jangan sampai media pers hanya dibutuhkan ketika pemerintah memerlukan pemberitaan, tetapi diabaikan ketika anggaran publikasi dibagikan,” tegasnya.
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang mencantumkan akun tertentu, urgensi penggunaan jasa influencer, potensi konflik kepentingan, serta belum terbukanya indikator keberhasilan kegiatan.
Menurut Junaidi, hal tersebut perlu diperiksa secara objektif, terlebih Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, aspek potensi konflik kepentingan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib ditelaah secara menyeluruh.
Pemerintah, lanjutnya, harus mampu menjelaskan dasar penentuan harga, proses pemilihan penyedia, kontrak pekerjaan, hingga hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.
Junaidi juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak sekadar menjadi slogan, sementara belanja komunikasi publik bernilai miliaran rupiah tidak mendapatkan pengawasan yang memadai.
Demi menjaga kehormatan lembaga negara dan kepercayaan masyarakat, temuan ICW tersebut perlu ditindaklanjuti oleh lembaga pengawasan yang berwenang.
Ia mendukung ICW dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan uang negara. Jika pengadaan telah sesuai aturan, pemerintah harus membuktikannya melalui keterbukaan dokumen dan pertanggungjawaban yang jelas. Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan, tindakan harus dilakukan sesuai hukum.
Junaidi juga menegaskan bahwa temuan tersebut bukan bukti Raffi Ahmad ataupun PT Rans Animasi Indonesia melakukan tindak pidana korupsi. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Menurutnya, uang APBN merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar popularitas.
Pemerintah juga diharapkan memberikan ruang yang adil bagi perusahaan pers profesional. Kemitraan publikasi hendaknya tidak hanya berorientasi pada jumlah pengikut media sosial, tetapi juga mempertimbangkan kualitas informasi, tanggung jawab jurnalistik, dan kepentingan masyarakat.
“Pers harus bermartabat, anggaran negara harus transparan, dan setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan,” tutup Junaidi.
Bandar Lampung, 11 November 2026
Junaidi Ismail, S.H.
Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
Komentar