Yogyakarta — Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) gandeng Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah menggelar diskusi bertajuk “Caregiver Lansia untuk Meningkatkan Kehidupan Lansia yang Bermartabat” pada Senin (8/6/26) di Kantor PP ‘Aisyiyah. Kegiatan ini membahas penguatan layanan perawatan lansia, pemberdayaan lansia, serta pengembangan ekonomi keperawatan (care economy) di Indonesia.
Koordinator Program INKLUSI ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa isu lanjut usia menjadi perhatian penting karena jumlah lansia di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Menurutnya, ‘Aisyiyah telah menunjukkan komitmen dalam penanganan isu lansia melalui berbagai program yang terus dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan lansia mulai dari pusat hingga ranting.
Tri Hastuti menjelaskan bahwa salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pengembangan program caregiver melalui kerja sama dengan berbagai pihak termasuk UNISA Yogyakarta dan dikembangkan juga modul pelatihan caregiver. “Harapannya para lansia tidak hanya dapat menjalani masa tua dengan sehat dan sejahtera, tetapi juga tetap produktif serta memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya,” katanya.
Sementara itu, Widaryatmo, Koordinator di Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI, mengapresiasi langkah ‘Aisyiyah yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan care economy.
“Pemikiran ‘Aisyiyah tentang pemberdayaan lansia sangat luar biasa, inline dengan apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan care economy,” ungkapnya.
Widaryatmo menjelaskan bahwa hasil kajian pemerintah melalui National Transfer Accounts (NTA) menunjukkan kondisi yang berbeda dibandingkan sejumlah negara lain. Jika di banyak negara tingkat konsumsi masyarakat meningkat pada usia lanjut karena adanya jaminan sosial yang kuat, di Indonesia konsumsi lansia justru cenderung menurun seiring bertambahnya usia.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena lansia tidak memiliki kebutuhan, melainkan karena keterbatasan sumber daya ekonomi dan belum optimalnya sistem perlindungan hari tua. Ia juga menyoroti pemanfaatan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang sering kali dicairkan saat terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga tidak lagi tersedia ketika memasuki masa lansia.
Ia menambahkan bahwa beban untuk membiayai lansia bukan suatu yang murah, perlu biaya banyak yang perlu dipikirkan bersama terutama bagi lansia yang merupakan lansia tanpa jaminan pensiun,” ujarnya. Karena itu, ia menilai pemberdayaan lansia perlu terus didorong agar lansia dapat tetap mandiri dan produktif.
Pada kesempatan yang sama, Dwi Rahayuningsih, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian PPN/Bappenas RI, memaparkan bahwa kebijakan ekonomi keperawatan yang sedang dikembangkan pemerintah berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan layanan yang inklusif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama dalam sistem perawatan saat ini adalah masih dominannya beban perawatan yang dipikul oleh perempuan. Berdasarkan data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) 2023, sebanyak 11,6 persen lansia di Indonesia membutuhkan perawatan dan pendampingan. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat mengakses layanan perawatan profesional.
Baca : Eva Dwiana Dukung Penuh Musywil XXIII IPM Lampung di Bandar Lampung
“Sebagian besar perawatan masih diberikan oleh keluarga dan sebagian besar yang memberikan perawatan adalah perempuan. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana perempuan bisa bekerja secara produktif dan memperoleh penghasilan,” jelasnya.
Dwi menambahkan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghilangkan peran unpaid care worker yang selama ini kuat dalam budaya keluarga Indonesia. Namun, pemerintah ingin memberikan pengakuan, perlindungan, peningkatan kesejahteraan, serta mendorong pembagian kerja yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan berbagai layanan seperti daycare lansia dan layanan perawatan lansia lainnya agar keluarga memiliki akses terhadap caregiver profesional.
Dwi menegaskan bahwa pengembangan ekonomi keperawatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan aktif organisasi masyarakat, rumah sakit, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan caregiver sejak tahap penyusunan kebijakan hingga implementasi program.
Baca : BRI Kanca Teluk Betung Imbau Masyarakat Gunakan Ini untuk Layanan Perbankan yang Aman
Melalui diskusi ini, PP ‘Aisyiyah bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berharap dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan perawatan lansia yang lebih inklusif, profesional, dan berkelanjutan guna mewujudkan kehidupan lansia yang sehat, produktif, dan bermartabat. Diskusi ini turut dihadiri oleh MKS PP ‘Aisyiyah, RS PKU Kota Yogyakarta, UNISA Yogyakarta, YAKKUM, STIKES Bethesda, SIGAB Indonesia, Daycare Lansia ‘Aisyiyah Condong Catur(Suri)
Komentar