Bandar Lampung — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandar Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembuatan Masterplan Pengelolaan Sampah Terpadu, Dengan Pola Sampah Terpilah, Bernilai Ekonomis dan Modern” pada Selasa siang (18/6) di Lobby Gedung DPRD Kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari kalangan praktisi, akademisi, dan legislatif, yakni Agus Solihin (Founder Bank Sampah Emak.ID), Haris Murwadi (Akademisi Universitas Bandar Lampung), dan Agus Djumadi (Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung).
Dalam sambutan pembukanya, Agus Widodo, menegaskan bahwa masalah sampah di Bandar Lampung sudah sangat mendesak untuk ditangani dengan cara-cara baru yang lebih terencana dan sistematis. Ia menekankan pentingnya menyusun masterplan pengelolaan sampah kota yang tidak lagi mengandalkan pola lama yang reaktif dan tambal sulam.
“Kita sudah terlalu lama bergantung pada TPA Bakung yang kondisinya makin kritis. Padahal, kota ini terus tumbuh, sampah terus bertambah, dan ruang untuk solusi makin sempit. Maka yang kita butuhkan sekarang bukan lagi program seremonial, tapi cetak biru atau masterplan pengelolaan sampah yang terpadu, sistemik, dan modern,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan sampah seharusnya tidak hanya menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen kota.
“Jika kita ingin Kota Bandar Lampung menjadi kota modern yang layak huni, maka urusan sampah harus kita tempatkan sebagai prioritas, bukan sisa. Sistem pengelolaan yang berbasis pemilahan, ekonomi sirkular, dan edukasi publik adalah arah yang harus kita pilih bersama,” tegasnya.
Diskusi FGD ini mempertemukan perspektif lapangan, kebijakan, dan akademik yang saling menguatkan.
Agus Solihin, pelopor Bank Sampah Emak.ID, menyampaikan pengalaman nyata bagaimana edukasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah.
“Kami membuktikan bahwa masyarakat mampu memilah sampah dan menjadikannya bernilai ekonomi. Tapi mereka butuh sistem yang mendukung: ada insentif, ada edukasi, dan ada ekosistem yang hidup. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu Haris Murwadi, menekankan bahwa perubahan paradigma pengelolaan sampah perlu didorong dari kebijakan yang berbasis data dan inovasi.
“Bandar Lampung membutuhkan waste management roadmap yang terukur. Harus dipetakan sumber sampah, jenisnya, dan potensi pengolahannya. Kita juga perlu mulai menggunakan teknologi modern yang sesuai skala kota, bukan hanya mengandalkan tenaga kerja manual,” terangnya.
Dari sisi pengawasan legislatif, Agus Djumadi, menyatakan bahwa DPRD siap mendorong kebijakan yang lebih progresif dalam mendukung pengelolaan sampah, baik melalui regulasi maupun penganggaran.
“Komisi III sudah sering menerima keluhan warga soal tumpukan sampah dan bau TPA. Tapi solusi jangka panjang tidak cukup dengan truk dan armada. Harus ada keberanian membuat regulasi yang tegas: wajib pilah sampah, insentif untuk pengelolaan, dan sinergi antar OPD. DPRD siap mengawal ini,” ujarnya.
Diskusi FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dirumuskan dalam dokumen resmi untuk disampaikan kepada pemerintah kota, di antaranya:
1. Segera menyusun masterplan pengelolaan sampah terpadu yang berbasis data, partisipatif, dan terukur.
2. Mewajibkan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai kebijakan utama, disertai dengan edukasi dan dukungan logistik.
3. Mendorong pengembangan ekosistem bank sampah dan ekonomi sirkular untuk meningkatkan nilai tambah sampah.
4. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat.
5. Reformulasi kebijakan dan sistem pembiayaan pengelolaan sampah secara adil dan berkelanjutan.
FGD ini menjadi langkah awal Fraksi PKS dalam membangun sinergi lintas sektor menuju kota yang bersih, sehat, dan bermartabat. Fraksi PKS berkomitmen untuk menjadikan isu lingkungan, khususnya sampah, sebagai salah satu prioritas dalam kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Ini bukan hanya soal tumpukan sampah, tapi soal masa depan kota kita,” pungkas Agus Widodo menutup sesi diskusi.
