banner 728x250

DPRD Lampung Usul Pembentukan Tim Pengawas MBG

banner 120x600
banner 728x250


Korel.id

Pers: Nova Fitriani

Mitra DPRD Lampung Usul Pembentukan Tim Pengawas MBG Kamis, 2 Oktober 2025 | 19:22 WIB Wakil Ketua I DPRD Lampung, Kostiana Bandar Lampung, NU Online Lampung Wakil Ketua DPRD Lampung, Kostiana, mendorong pembentukan tim pengawas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah. Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi akibat implementasi MBG harus dipandang sebagai persoalan serius dan ditangani cepat. Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus keracunan tertinggi di Indonesia, mencapai 503 orang.

“Ini tentu preseden buruk dan harus mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan,” kata Kostiana pada Kamis, (2/10/2025). Ia menilai lemahnya pengawasan dalam proses produksi dan distribusi MBG menjadi salah satu faktor penyebab keracunan.

Mitra DPRD Lampung Usul Pembentukan Tim Pengawas MBG Kamis, 2 Oktober 2025 | 19:22 WIB Wakil Ketua I DPRD Lampung, Kostiana Bandar Lampung, NU Online Lampung Wakil Ketua DPRD Lampung, Kostiana, mendorong pembentukan tim pengawas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah. Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi akibat implementasi MBG harus dipandang sebagai persoalan serius dan ditangani cepat. Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus keracunan tertinggi di Indonesia, mencapai 503 orang. “Ini tentu preseden buruk dan harus mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan,” kata Kostiana pada Kamis, (2/10/2025). Ia menilai lemahnya pengawasan dalam proses produksi dan distribusi MBG menjadi salah satu faktor penyebab keracunan. Baca Juga Maraknya Kasus Keracunan, Ketua DPRD Imbau Anggota Legislatif Awasi Program MBG Karena itu, tim pengawas dinilai penting untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak sehat dan higienis. “Tim pengawas harus memastikan bahan baku sehat, proses memasak tepat, hingga distribusi ke anak-anak berjalan higienis. Intinya sesuai SOP,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung itu. Kostiana juga menyambut baik langkah Pemprov Lampung yang mengeluarkan surat edaran (SE) agar seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara ketat.

Mitra DPRD Lampung Usul Pembentukan Tim Pengawas MBG Kamis, 2 Oktober 2025 | 19:22 WIB Wakil Ketua I DPRD Lampung, Kostiana Bandar Lampung, NU Online Lampung Wakil Ketua DPRD Lampung, Kostiana, mendorong pembentukan tim pengawas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah. Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi akibat implementasi MBG harus dipandang sebagai persoalan serius dan ditangani cepat. Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus keracunan tertinggi di Indonesia, mencapai 503 orang. “Ini tentu preseden buruk dan harus mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan,” kata Kostiana pada Kamis, (2/10/2025). Ia menilai lemahnya pengawasan dalam proses produksi dan distribusi MBG menjadi salah satu faktor penyebab keracunan. Baca Juga Maraknya Kasus Keracunan, Ketua DPRD Imbau Anggota Legislatif Awasi Program MBG Karena itu, tim pengawas dinilai penting untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak sehat dan higienis. “Tim pengawas harus memastikan bahan baku sehat, proses memasak tepat, hingga distribusi ke anak-anak berjalan higienis. Intinya sesuai SOP,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung itu. Kostiana juga menyambut baik langkah Pemprov Lampung yang mengeluarkan surat edaran (SE) agar seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara ketat. Baca Juga Sekretaris Komisi V DPRD Lampung: Perlu Pengawasan Berlapis Cegah Meluasnya Kasus Keracunan MBG Namun ia menilai perlu ada pengawasan lebih kuat untuk mencegah kasus serupa berulang. Selain itu, ia menyoroti minimnya regulasi pelaksanaan MBG yang berdampak pada lemahnya tata kelola. Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilainya mutlak dilakukan. “Evaluasi harus meliputi pengawasan, regulasi, hingga keamanan makanan. Tujuannya agar program MBG benar-benar meningkatkan gizi anak sekolah sesuai yang diharapkan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *