Daerah

Pedagang Pasar di Lampung Utara Tolak Kenaikan Retribusi

×

Pedagang Pasar di Lampung Utara Tolak Kenaikan Retribusi

Sebarkan artikel ini

korel.id — Kebijakan Pemerintah Lampung Utara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan dasar Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, mendapat penolakan keras dari para pedagang.

Dalam sosialisasi di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara tentang peraturan dimaksud, pedagang menolak dengan alasan bahwa kenaikan retribusi yang ditetapkan terlalu besar.

“Kami sangat menolak keras dengan adanya kenaikan harga retribusi ini. Apalagi melihat angka-angka yang menurut kami itu sangat besar. Coba kalian turun ke bawah sendiri, lihat kondisi para pedagang saat ini di pasar bagiamana. Kenaikan angka retribusi ini memberikan dampak yang sangat besar untuk kami,” ucap Perwakilan Pedagang Sahrul Agus dan Herton, usai sosialisasi, pada Senin, 16-Oktober-2023.

Tak ada simpul dalam pertemuan tersebut, wadah dalam asosiasi bersama para pedagang lainnya akan membuat surat penolakan keras kenaikan tarif Retribusi yang ditujukan ke Dinas dan Kepala Daerah Lampura. Mengingat saat ini kondisi pasar sedang tidak baik-baik saja (Kolep).

Saat ini untuk pedagang yang ada di ruko-ruko pasar mengaku, hanya menghasilkan uang Rp.40 Ribu sampai Rp.80 Ribu perhari, bahkan ada yang sampai tidak laku atau dapat penglaris.

“Kalau naiknya masih bisa kami jangkau pasti kami setujui. Kita lihat kondisi di pasar saat ini sepi, masyarakat nggak mikirin beli baju, sepatu atau bahan kain lainnya. Mereka mengutamakan untuk membeli sembako. Ekonomi kita saat ini sedang sulit, kita harapkan kepala daerah dan wakil rakyat bisa mendengar suara kita pedagang,” kata dia.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara, Hendri menjelaskan, upaya ini dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampura hari ini pihaknya menjalankan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61/2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam penerapan kenaikan tarif retribusi ini sendiri memang banyak Pedagang yang menolak, namun kenaikan tarif ini sendiri adalah langkah Pemkab Lampura melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan PAD. Dimana PAD ini sendiri nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat.

“Kita disini juga sebenarnya tidak ingin memberatkan para pedagang. Saya juga ada di pihak pedagang karena tidak mungkin saya tidak mendukung mereka. Begitu juga dengan pemerintah daerah, bagaimana pemerintahan bisa berjalan jika PAD kita tidak ada,” jelas Hendri.

Untuk lebih memberikan pemahaman lagi kepada para pedagang masih Hendri, ke depan pihaknya akan melibatkan lagi pihak-pihak terkait. Jika memang aturan kenaikan tarif retribusi ini harus dikaji kembali maka akan dikaji kembali seperti adanya keringan, maka akan diberikan keringan. Semuanya harus logis, seperti halnya melihat kondis keuangan dan pasar itu nanti kepala daerah bisa memberikan keringanan retribusi.

“Silakan untuk bentuk keberatan dari mereka mereka buat secara tertulis. Nanti akan kita kaji bersama, jika memang dilihat cocok maka akan kita berikan keringanan, atau nanti bisa diberikan pembebasan seperti saat Covid, itu ada dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Darah. Perlu dipahami juga kenaikan retribusi hanya menyesuaikan ekonomi saat ini,” jelasnya.

Diketahui di Lampung Utara sendiri terdapat 56 titik pasar yang menunjang PAD, adapun target PAD tahun 2023 mencapai angka 3 milyar. (*)

iklan top

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *