Korel.id
Pers: Nova Fitriani
Anggota DPRD Lampung minta kualitas Program MBG harus dijaga
Ilustrasi: Siswa-siswi di sekolah sedang menyantap makanan bergizi gratis (MBG) yang disediakan oleh TNI. (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Program MBG ini bertujuan mulia, untuk membuat anak-anak sehat karena gizi tercukupi
Bandarlampung (ANTARA) – Anggota DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni meminta kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijaga agar kasus keracunan yang sempat melanda tidak terulang di kemudian hari.
“Program MBG ini bertujuan mulia, untuk membuat anak-anak sehat karena gizi tercukupi,” ujar Elly dalam pernyataan di Bandarlampung, Jumat.
Ia menekankan kasus keracunan harus dijadikan peringatan keras agar pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dan yayasan pengelola MBG benar-benar ditingkatkan.
“Kejadian ini menjadi alarm bagi semua pihak. Gizi, kebersihan, dan kualitas makanan wajib dijaga ketat. Jangan sampai niat baik dari program ini justru merugikan anak-anak,” ujarnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung tersebut juga mengharapkan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait melakukan pengawasan berlapis, termasuk melibatkan masyarakat.
Evaluasi rutin, menurut Elly, sangat penting agar kualitas makanan yang diterima siswa terjamin aman.
“Dapur penyedia maupun yayasan pengelola MBG harus bekerja profesional, transparan, dan mengutamakan kualitas. Kalau pengawasan diperkuat, insiden serupa tidak akan terulang, dan manfaat MBG bisa dirasakan secara optimal,” katanya.
Elly memastikan dukungan terhadap program MBG harus tetap diberikan, meski pengawasan tidak boleh longgar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perbaikan kualitas dapur penyedia, mulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan, hingga distribusi makanan ke siswa.
“Kita ingin anak-anak sehat, orang tua tenang, dan UMKM tetap bergerak. Dari MBG ini banyak lapangan pekerjaan baru terbentuk. Program ini harus terus berjalan, tapi dengan kualitas yang benar-benar terjaga,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi para juru masak di semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak, usai munculnya kasus keracunan MBG.
Selain mengevaluasi juru masak, langkah yang ditempuh pemerintah untuk menindaklanjuti kasus keracunan MBG sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa setiap makanan dalam MBG ke depan terjamin keamanannya adalah menutup sementara SPPG yang bermasalah.
Pemerintah juga mewajibkan SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan, termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah.
SPPG pun diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) untuk memastikan semua satuan itu memenuhi standar kebersihan dan pembuatan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemudian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap SPPG secara rutin.
