Korel.id
Pers: Nova Fitriani
Ketua DPRD Lampung minta legislator untuk awasi dapur Program MBG
Kamis, 2 Oktober 2025 20:35 WIB
Ketua DPRD Lampung minta legislator untuk awasi dapur Program MBG
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. ANTARA/HO-Dokumentasi
Kami juga mengimbau dan meminta kepada teman-teman DPR, baik di kota, kabupaten maupun provinsi, untuk meninjau secara langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis
Bandarlampung (ANTARA) – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar mengimbau para legislator di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengawasi serta meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap dapur pengelola.
Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kejadian keracunan yang menimpa siswa penerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Kami juga mengimbau dan meminta kepada teman-teman DPR, baik di kota, kabupaten maupun provinsi, untuk meninjau secara langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis apakah sudah dilakukan dengan standar higienitas hingga kepatutan,” kata Giri dalam pernyataan di Bandarlampung, Kamis.
Ia menegaskan setiap dapur pengelola MBG wajib memenuhi standar tertentu yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar risiko kontaminasi makanan bisa dihindari.
“Memang ada beberapa standar yang perlu dilakukan masing-masing pengelola MBG. Ada namanya standarisasi layak jamah makanan, kalau tidak salah. Itu di masing-masing dapur kami berharap pelaksana masak, nyuci segala macam itu semuanya telah tersertifikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan pengawasan peran legislator penting untuk memastikan operasional program berjalan sesuai ketentuan, mengingat kasus keracunan harus menjadi perhatian bersama dan disikapi secara serius.
“Ini menjadi atensi kita bersama, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan. Seharusnya ini memang tidak ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” ucapnya.
Saat ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BGN terkait petunjuk teknis (juknis) dan regulasi yang berlaku, termasuk pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur MBG.
“Ahli gizi jadi salah satu perbaikan juga. Makanya kami di DPRD meminta informasi, meminta teman-teman DPRD untuk meninjau dan memberikan masukan kepada kita. Kita akan memberikan masukan kepada pemerintah agar program ini bisa berjalan sesuai ekspektasi, sesuai ketentuan, dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menanggapi bahwa usulan agar program MBG diganti menjadi bantuan uang tunai, bukan merupakan solusi bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov Lampung telah membuat surat edaran bagi mitra atau yayasan pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) MBG guna mencegah kejadian keracunan.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada yayasan ataupun mitra pengelola dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi agar lebih memperhatikan SOP dalam penyajian makanan.
Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan kabupaten serta kota, kemudian dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk turun langsung mencari penyebab yang membuat keracunan saat makan bergizi gratis.
Untuk mencegah adanya kasus keracunan pihaknya akan memperbaiki sejumlah hal, salah satunya tatalaksana pengelolaan makanan dan sumber makanan.
